Bupati Soppeng Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Layanan Pertanahan oleh ATR/BPN dan KPK di Makassar

MAKASSAR — Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik di bidang pertanahan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada penguatan tata kelola pertanahan yang bersih dan berkelanjutan.

Rakor tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset negara. Ia menilai masih banyak aset yang belum dikelola secara maksimal, sehingga berpotensi menghambat pembangunan apabila tidak ditata dengan baik.

Dalam forum yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menyoroti sektor pertanahan sebagai area yang rawan praktik korupsi. Ia mendorong agar layanan pertanahan dijalankan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat sistem pengawasan serta integrasi data guna menutup celah penyimpangan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara ATR/BPN, KPK, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Komitmen tersebut berfokus pada pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi layanan pertanahan dan tata ruang.

Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) implementasi program nasional kerja sama ATR/BPN dan KPK. Program ini akan berlanjut ke tingkat nasional melalui deklarasi yang direncanakan melibatkan pimpinan KPK, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Rakor ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk staf ahli kementerian, jajaran ATR/BPN, serta para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Baca Juga