Dalam konsolidasi tersebut, pemerintah mendorong daerah menyiapkan potensi lahan dan komoditas pertanian sebagai bahan baku industri bioetanol. Tiga komoditas yang menjadi perhatian adalah tebu, singkong dan jagung.
Amran mengatakan pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk menopang ketersediaan bahan baku bioetanol.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran.
Menurut Amran, pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pabrik. Pemerintah terlebih dahulu akan membangun kawasan pertanian yang mampu menyediakan bahan baku secara berkelanjutan dan terhubung dengan industri pengolahan.
Bagi daerah yang siap, dukungan awal akan diarahkan pada pengembangan jagung. Amran menyebut pemerintah dapat memberikan dukungan lahan hingga 1.000 hektare per kabupaten. Daerah yang menunjukkan produksi baik dapat memperoleh tambahan luasan.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” kata Amran.
Pemerintah juga menyiapkan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung produktivitas kawasan. Sementara pengembangan tebu akan diarahkan dalam skala lebih besar dengan kebutuhan lahan yang disebut mencapai sekitar 1 juta hektare.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare,” ujar Amran.
Selain peningkatan produksi pertanian, pemerintah membuka ruang bagi terbentuknya kegiatan industri dan usaha di daerah. Amran mengatakan pengusaha daerah akan dilibatkan dalam pengembangan ekosistem bioetanol.
Untuk pembangunan industrinya, pemerintah memperkirakan pembiayaan dapat melibatkan BUMN dan swasta. Amran menyebut skema yang dibicarakan sekitar 30 persen BUMN dan 70 persen swasta, sementara pemerintah berperan dalam penyiapan kawasan dan lahan.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ungkapnya.
Amran juga menekankan agar masyarakat memperoleh bagian dari pertumbuhan ekonomi yang muncul dari pengembangan kawasan bioetanol. Pemerintah, kata dia, akan mendorong pola kemitraan sehingga masyarakat ikut menjadi bagian dari kawasan pertanian dan industri.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegasnya.
Pengembangan bioetanol tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun rantai ekonomi berbasis pertanian, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan menjadi energi. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Konsolidasi 44 kabupaten ini menjadi tahap awal. Pemerintah daerah diminta menyiapkan potensi wilayah, lahan dan komoditas yang sesuai sebelum pengembangan kawasan dilakukan lebih luas.
“Kita baru mau mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini. Ya, doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini,” ujar Amran.
0 Komentar