Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Soppeng termasuk satu daerah yang masuk gelombang awal penerima program Sekolah Rakyat (hanya 9 kabupaten). Fakta ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menangkap program strategis nasional yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Proses kehadiran Sekolah Rakyat di Soppeng dimulai pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Soppeng saat itu bergerak cepat menyiapkan berbagai persyaratan, termasuk penyediaan lahan yang menjadi syarat utama dari pemerintah pusat.
Pada April 2025, Pemkab Soppeng menggelar rapat khusus perencanaan pembentukan Sekolah Rakyat yang dipimpin Wakil Bupati Selle KS Dalle. Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan sekitar lima hektare untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Tahapan berikutnya berlangsung pada Juni 2025 ketika tim dari Kementerian Sosial bersama jajaran pemerintah daerah melakukan verifikasi dan peninjauan sejumlah lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses penentuan lokasi yang dinilai layak untuk mendukung operasional sekolah dan asrama bagi peserta didik.
Memasuki tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng mulai menerima peserta didik. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan konsep pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung pemerintah.
Tonggak penting berikutnya terjadi pada 12 Januari 2026 saat Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 secara nasional sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat permanen di berbagai daerah. Di Soppeng, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 dipusatkan di kawasan Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.
Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai menjadi peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng. Selain memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga diharapkan menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Soppeng dilaporkan telah mencapai sekitar 75 persen dan ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru.
Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Soppeng termasuk daerah yang masuk gelombang awal penerima program Sekolah Rakyat. Fakta ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menangkap program strategis nasional yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di balik hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng, terdapat proses panjang yang tidak selalu terlihat di permukaan. Program nasional ini memang lahir dari kebijakan pemerintah pusat, namun untuk bisa mendarat di suatu daerah dibutuhkan kesiapan, kecepatan, dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.
Pada tahap itu, duet Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle memainkan peran penting. Keduanya tidak hanya menyambut program tersebut sebagai sebuah peluang, tetapi juga memastikan Soppeng siap ketika pemerintah pusat membuka pintu bagi daerah yang ingin menjadi lokasi Sekolah Rakyat.
Jika Sekolah Rakyat diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang berlayar membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, maka pemerintah daerah bertugas menyiapkan dermaga agar kapal itu dapat bersandar dengan aman. Di Soppeng, dermaga itu berupa kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, serta koordinasi lintas sektor yang bergerak dalam irama yang sama.
Sejak awal, pemerintah daerah bergerak menyiapkan berbagai kebutuhan yang dipersyaratkan. Rapat-rapat koordinasi digelar, lokasi disiapkan, dan komunikasi dengan pemerintah pusat terus dibangun. Langkah-langkah itu mungkin tidak selalu menjadi sorotan, tetapi justru menjadi fondasi yang menentukan apakah sebuah daerah dapat masuk dalam prioritas program atau tidak.
Peran Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle dapat dilihat sebagai dua tangan yang bekerja pada sisi berbeda namun menuju tujuan yang sama. Di satu sisi, ada dorongan untuk memastikan program strategis nasional hadir di Soppeng. Di sisi lain, ada upaya memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi sehingga peluang tersebut tidak lewat begitu saja.
Hasilnya, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masuk dalam gelombang awal penerima program Sekolah Rakyat. Bagi banyak keluarga, kehadiran sekolah ini bukan sekadar tambahan fasilitas pendidikan, melainkan sebuah jendela yang membuka kemungkinan baru bagi masa depan anak-anak mereka.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, Sekolah Rakyat menjadi penanda bahwa kerja pemerintahan tidak selalu diukur dari apa yang tampak hari ini. Ada ikhtiar yang ditanam lebih dahulu, seperti menanam pohon yang buahnya mungkin baru akan dinikmati beberapa tahun ke depan. Dan dalam proses itulah, peran kepala daerah menjadi penting: memastikan benih kesempatan tidak berlalu tanpa sempat tumbuh di tanah Soppeng.
Dari Eks RSUD Ajjappange, Sekolah Rakyat Soppeng Mulai Menyalakan Harapan
Ketika program Sekolah Rakyat mulai bergulir dan kebutuhan akan ruang belajar harus segera dipenuhi, Pemerintah Kabupaten Soppeng dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, proses pembangunan kampus permanen masih membutuhkan waktu. Di sisi lain, siswa yang telah dinyatakan lolos tidak mungkin diminta menunggu hingga bangunan baru selesai.
Di tengah situasi tersebut, lahirlah sebuah keputusan yang terbilang cepat dan pragmatis. Bupati Soppeng Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle memilih memanfaatkan bangunan eks RSUD Ajjappange sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat.
Kebijakan ini menjadi solusi yang memungkinkan program tetap berjalan tanpa harus menunggu pembangunan gedung permanen rampung. Alih fungsi bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai fasilitas kesehatan menjadi ruang pendidikan menunjukkan pendekatan yang mengedepankan penyelesaian masalah secara cepat. Ketika sebagian daerah masih berkutat pada persoalan kesiapan sarana, Soppeng memilih mencari jalan yang tersedia dan dapat segera dimanfaatkan.
Keputusan tersebut juga memperlihatkan bagaimana aset daerah yang tidak lagi digunakan untuk fungsi awalnya dapat diberi kehidupan baru. Ruangan yang dahulu menjadi tempat pasien menjalani perawatan kini berubah menjadi ruang kelas. Koridor yang sebelumnya dipenuhi aktivitas pelayanan kesehatan kini menjadi jalur yang setiap hari dilalui para siswa menuju masa depan mereka.
Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng telah menampung sedikitnya 100 siswa yang tercatat dalam data Kemendikdasmen. Mereka berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama program pemerintah pusat. Untuk dapat diterima, calon siswa harus melalui proses verifikasi dan seleksi berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga, data pemerintah, serta sejumlah tahapan penilaian lainnya.
Bagi para siswa tersebut, eks RSUD Ajjappange bukanlah bangunan sementara. Tempat itu menjadi titik awal perjalanan mereka dalam memperoleh akses pendidikan yang selama ini mungkin terasa jauh. Di sanalah proses belajar berlangsung, sementara pembangunan kampus permanen di kawasan Lempa terus dikebut hingga selesai.
Jika pembangunan fisik adalah soal beton, besi, dan dinding, maka keputusan memanfaatkan eks RSUD Ajjappange adalah soal waktu. Sebab dalam dunia pendidikan, satu tahun yang hilang tidak mudah diganti. Karena itu, langkah cepat yang diambil pemerintah daerah dapat dilihat sebagai upaya memastikan kesempatan belajar tidak tertunda hanya karena gedung baru belum selesai dibangun.
Dengan kata lain, Sekolah Rakyat di Soppeng tidak menunggu bangunan sempurna untuk mulai berjalan. Ia tumbuh dari sebuah keputusan yang sederhana namun strategis, menggunakan apa yang tersedia hari ini agar harapan bisa mulai dibangun sejak sekarang.
Kini, di tengah proses pembangunan kampus permanen yang terus berjalan, denyut kehidupan Sekolah Rakyat sudah lebih dulu terasa di eks RSUD Ajjappange. Setiap pagi, puluhan siswa datang dengan seragam dan cita-cita yang sama besarnya dengan anak-anak di sekolah mana pun. Mereka belajar, berinteraksi, dan menata masa depan dari ruang-ruang yang beberapa waktu lalu memiliki fungsi yang berbeda.
Barangkali inilah makna sesungguhnya dari sebuah kebijakan yang tepat waktu. Bukan menunggu sempurna, melainkan memastikan kesempatan tidak terlambat datang kepada mereka yang paling membutuhkannya.
Kelak, ketika gedung permanen Sekolah Rakyat berdiri penuh dan aktivitas belajar berpindah ke kampus baru, eks RSUD Ajjappange akan tetap menyimpan jejak sejarahnya sendiri. Bahwa di tempat itulah langkah pertama dimulai. Bahwa sebelum tembok-tembok baru selesai dibangun, harapan sudah lebih dulu tumbuh.
Dan mungkin, bertahun-tahun dari sekarang, ketika para siswa itu berhasil mengubah jalan hidupnya melalui pendidikan, mereka akan mengingat satu hal sederhana, Sekolah Rakyat di Soppeng tidak dimulai dari gedung yang megah, tetapi dari keberanian untuk bergerak cepat agar mimpi-mimpi mereka tidak perlu menunggu.
0 Komentar