Cara pandang tersebut menjadi dasar gerakan Satu Kepala Sekolah Satu Inovasi yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Sebanyak 297 kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD, dan SMP mengikuti workshop selama empat hari, 2–5 November 2026, di Aula SMP Negeri 1 Watansoppeng.
Program ini menargetkan setiap kepala sekolah menghasilkan satu karya inovasi berdasarkan persoalan dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Artinya, gagasan yang dikembangkan tidak harus seragam. Setiap sekolah memiliki kondisi, persoalan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Perubahan dapat dimulai dari gagasan sederhana sepanjang mampu memperbaiki layanan dan memberikan manfaat bagi warga sekolah.
Ia mengingatkan agar inovasi tidak berhenti dalam bentuk dokumen maupun menjadi pelengkap administrasi untuk mengikuti perlombaan. Setiap karya harus diwujudkan dalam praktik yang manfaatnya dapat dirasakan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah.
Dalam workshop tersebut, peserta didampingi menyusun naskah inovasi dengan model STAR (Situasi, Tantangan, Aksi, dan Refleksi). Mereka juga menyiapkan video dokumentasi dan bahan presentasi untuk menjelaskan gagasan serta hasil inovasi yang dikembangkan.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Muhammad Husni, yang juga bertindak sebagai fasilitator dan PIC kegiatan, melihat bahwa persoalan di banyak sekolah bukan selalu ketiadaan gagasan. Sejumlah praktik baik sudah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, tetapi belum terdokumentasi dan belum disusun menjadi karya inovasi yang sistematis.
Karena itu, pendampingan ini diarahkan untuk membantu sekolah mengenali dan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki. Husni menegaskan bahwa sasaran kegiatan bukan hanya menghasilkan 297 dokumen, melainkan mendorong terbentuknya 297 lingkungan kerja sekolah yang terbiasa mencari dan mengembangkan solusi.
Pekerjaan berikutnya justru lebih menantang. Karya yang dihasilkan perlu ditindaklanjuti, dievaluasi, dan dikembangkan agar tidak berhenti setelah workshop berakhir. Sekolah juga membutuhkan dukungan pendampingan dan kebijakan yang memungkinkan inovasi tersebut terus berjalan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Soppeng selanjutnya menargetkan 297 karya tersebut dipersiapkan untuk didaftarkan dalam sistem inovasi daerah melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Integrasi ini penting agar inovasi pendidikan tidak berdiri sebagai kegiatan masing-masing sekolah tanpa hubungan dengan arah pembangunan daerah. Praktik yang terbukti bermanfaat perlu memiliki peluang untuk dikembangkan dan diterapkan di satuan pendidikan lain.
Membangun sistem inovasi memang membutuhkan pekerjaan yang lebih panjang daripada menyelenggarakan pelatihan. Ukurannya bukan berapa banyak sekolah yang memiliki judul inovasi, melainkan apakah kepala sekolah dan guru terus menggunakan cara berpikir inovatif ketika menghadapi persoalan pendidikan.
Di situlah tantangan sesungguhnya dari gerakan 297 kepala sekolah ini, menjadikan inovasi sebagai bagian dari tata kerja sekolah, bukan kegiatan yang hanya ramai ketika ada program atau perlombaan.
0 Komentar