Oleh: H. A. M. Zulkarnain, S.T., M.M.
Pasangan Suwardi Haseng – Selle KS Dalle (pasangan Sukses) menang pada Pilkada Kabupaten Soppeng 2024, dengan perolehan suara mayoritas di beberapa kecamatan.
Kemenangan ini menandai berlanjutnya kepemimpinan baru di era pasca-petahana. Dalam proses transisi tersebut, dinamika politik pasca Pilkada merupakan hal yang lazim terjadi, termasuk dalam relasi antarpartai politik, pendukung, serta kelompok politik yang tidak berada di barisan pemenang.
Namun secara umum tidak terdapat laporan signifikan tentang konflik besar pasca pemilu. (berdasarkan pola umum stabilitas serta fokus berita lokal)
Pasca Pilkada 2024, Kabupaten Soppeng memasuki fase awal pemerintahan dengan situasi sosial politik yang relatif kondusif. Kepemimpinan Bupati terpilih H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle dinilai berperan penting dalam menjaga suasana tetap tenang, dengan tidak munculnya konflik horizontal signifikan di tengah masyarakat.
Perbedaan pilihan politik selama kontestasi tidak dibiarkan berlarut, dan ruang sosial kembali dipulihkan untuk aktivitas warga.
Sikap tidak memilih jalan politik balas dendam menjadi salah satu penanda kuat pemerintahan baru ini. Tidak terlihat upaya eksklusif atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda pilihan politik, sementara proses penerimaan hasil Pilkada berlangsung tanpa penolakan masif.
Transisi kekuasaan berjalan tenang, birokrasi tetap bekerja, dan roda pemerintahan tidak terganggu oleh ketegangan politik.
Di tingkat elite lokal, pendekatan inklusif Suwardi Haseng–Selle KS Dalle mendorong pilihan bersama untuk menjaga stabilitas daripada eskalasi.
Tahun pertama pemerintahan selalu menjadi masa paling berat. Pada fase transisi ini, urusan pemerintahan lama belum sepenuhnya selesai, sementara pemerintahan baru sudah dituntut bekerja dan menjawab harapan publik.
Dua beban waktu berjalan bersamaan, membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam memimpin.
Dalam situasi seperti itu, memilih merawat stabilitas menjadi keputusan penting.
Bagi Suwardi Haseng - Selle KS Dalle, tahun pertama ini bukan sekadar awal kekuasaan, tetapi ujian dalam mengelola perubahan.
Pada awal masa pemerintahannya, sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar warga turut mengemuka.
Salah satunya adalah persoalan utang rumah sakit daerah kepada beberapa penyedia obat, yang berdampak pada kekurangan, bahkan ketiadaan stok sejumlah jenis obat di rumah sakit.
Kondisi ini diperparah dengan keterlambatan pembayaran jasa medik kepada dokter, sehingga memengaruhi optimalisasi sebagian layanan medis.
Suwardi Haseng - Selle KS Dalle menangani persoalan tersebut melalui penataan bertahap manajemen dan keuangan rumah sakit, penyelesaian kewajiban sesuai kemampuan fiskal, serta penguatan koordinasi dengan tenaga medis dan penyedia. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan sambil perbaikan dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Di awal kepemimpinan H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle, isu korupsi tidak menjadi narasi negatif yang membebani pemerintahan baru.
Tidak ditemukan tren pemberitaan media massa besar ataupun unggahan viral di media sosial yang menyebutkan keterlibatan langsung keduanya dalam praktik korupsi. Sebaliknya, fokus publik justru mengarah pada prestasi pemerintahan dalam penguatan integritas dan pencegahan korupsi.
Pada 16 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan MSCP 2024 Kategori Terjaga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai apresiasi atas komitmen kuat dalam pencegahan korupsi dan tata kelola keuangan yang baik.
Lebih jauh, pada 9 Desember 2025, Kabupaten Soppeng meraih skor tertinggi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 di Sulawesi Selatan, termasuk masuk zona hijau/terjaga dalam penilaian integritas pemerintahan oleh KPK, prestasi yang menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap budaya antikorupsi.
Angka stunting di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 masih tergolong tinggi, berada di kisaran 24 persen, atau masih di atas target nasional.
Kondisi tersebut bahkan berlanjut pada tahun 2025, ketika data menunjukkan prevalensi stunting mencapai sekitar 11,8 persen dari total balita, menandakan bahwa persoalan gizi kronis masih menjadi tantangan serius yang dihadapi daerah ini.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan H. Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle melakukan berbagai upaya maksimal dan terukur. Intervensi dilakukan secara lintas sektor, mulai dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pendampingan keluarga berisiko stunting, optimalisasi peran posyandu, hingga konsolidasi program konvergensi stunting di tingkat desa dan kecamatan.
Hasil dari kerja intensif tersebut mulai mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pada awal Desember 2025, Kabupaten Soppeng dinobatkan sebagai salah satu dari 20 kabupaten terbaik di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri, khusus untuk kategori daerah yang dinilai melakukan upaya maksimal dalam menanggulangi dan menekan laju kenaikan angka stunting.
Pengakuan ini menegaskan bahwa meskipun angka stunting masih tinggi, langkah dan keseriusan pemerintah daerah Soppeng berada pada jalur yang tepat.
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak langsung pada keuangan daerah, termasuk Kabupaten Soppeng. Penyesuaian dana transfer pusat, terutama DAU dan DAK, membuat ruang fiskal pemerintah kabupaten semakin terbatas.
Akibatnya, sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik harus diprioritaskan ulang, sementara belanja wajib tetap menjadi beban utama APBD.
Keterbatasan anggaran ini juga mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan program sesuai kebutuhan lokal.
Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati KS Dalle mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Penyesuaian anggaran dilakukan dengan memprioritaskan belanja wajib dan program berdampak langsung ke masyarakat, sekaligus memangkas kegiatan yang dinilai kurang mendesak agar stabilitas APBD tetap terjaga.
Selain efisiensi internal, Suwardi Haseng–KS Dalle juga aktif membangun komunikasi dan melobi pemerintah pusat guna memastikan Soppeng tetap mendapatkan dukungan anggaran. Salah satu hasil konkret dari upaya tersebut adalah diperolehnya alokasi anggaran infrastruktur irigasi dari pusat senilai sekitar Rp20 miliar melalui Kementerian PUPR, yang diperuntukkan bagi sejumlah titik irigasi pertanian di Soppeng.
Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menutup keterbatasan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi nasional. Dengan mengombinasikan penghematan anggaran daerah dan lobi ke pusat, Pemkab Soppeng berupaya memastikan pembangunan infrastruktur dan sektor produktif tetap berjalan, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Di tengah upaya pemerintah Kabupaten Soppeng menyesuaikan anggaran daerah akibat efisiensi dari pemerintah pusat, perhatian terhadap dunia pendidikan tetap menjadi prioritas Bupati Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle.
Pemerintah daerah konsisten memberikan apresiasi kepada guru dan sekolah berprestasi, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan motivasi tenaga pendidik di seluruh kabupaten.
Komitmen ini mendapatkan pengakuan nasional dengan diraihnya Dwija Praja Nugraha, penghargaan tertinggi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bagi kepala daerah yang dinilai konsisten memajukan pendidikan.
Penghargaan ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap guru, sekolah, dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada peningkatan mutu pembelajaran, meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan dari efisiensi anggaran pusat.
Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle tetap mendapat respons positif dari masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 menunjukkan indeks kepuasan sebesar 89,17, menegaskan bahwa berbagai layanan publik, mulai dari administrasi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur, dirasakan efektif dan memuaskan warga.
Tingkat kepuasan yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap arah dan kebijakan pemerintahan Suwardi Haseng – Selle KS Dalle. Angka tersebut menunjukkan bahwa meski ada keterbatasan anggaran, pemerintahan daerah berhasil menjaga kualitas layanan, menghadirkan pemerintahan yang responsif, dan tetap mampu memenuhi kebutuhan serta harapan warga di berbagai sektor.
Setelah hampir setahun penuh berjalan, pemerintahan Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas layanan publik, memprioritaskan pembangunan yang berdampak, dan menyesuaikan strategi menghadapi keterbatasan anggaran.
Tantangan eksternal tidak menghentikan arah kebijakan yang jelas, termasuk penguatan sektor pendidikan, inovasi pelayanan, dan upaya memperkuat infrastruktur strategis.
Secara keseluruhan, tren capaian dan respons masyarakat menegaskan bahwa pemerintahan ini tetap berada pada jalur yang tepat, mampu menavigasi dinamika pemerintahan, dan membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Soppeng.
Cabbenge, 29 Desember 2025
0 Komentar