Soppeng — Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 3 Kecamatan Lalabata yang digelar di SD Negeri 25 Madello, Selasa (31/3/2026), menjadi ruang diskusi bukan hanya soal teknis pembelajaran, tetapi juga penataan tenaga pendidik di tingkat sekolah.
Sekitar 100 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari 18 kepala sekolah se-Gugus 3, delapan guru perwakilan dari masing-masing sekolah, serta pengawas gugus.
Dalam arahannya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Nurmal Idrus, menekankan pentingnya pemerataan sumber daya manusia (SDM) pendidikan yang berdampak langsung pada kerja guru di kelas.
Ia menyebut, ketimpangan distribusi guru masih menjadi persoalan nyata. Di satu sisi, ada sekolah dengan kelebihan tenaga pendidik, sementara di sisi lain masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, termasuk untuk mata pelajaran tertentu.
“Dampaknya langsung ke guru. Ada yang beban mengajarnya berlebih, ada juga yang belum optimal. Ini tentu berpengaruh pada proses pembelajaran,” ujarnya.
Menurutnya, penataan SDM tidak cukup hanya melihat jumlah, tetapi harus berbasis kebutuhan riil di sekolah. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan antara lain jumlah rombongan belajar, rasio guru dan siswa, serta kondisi geografis dan akses sekolah.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian bidang ajar (linearitas) agar guru mengajar sesuai kompetensinya. Distribusi guru berdasarkan status kepegawaian, serta kebutuhan spesifik sekolah terhadap mata pelajaran tertentu, juga perlu diperhatikan.
Nurmal Idrus menambahkan, pemerataan guru bukan sekadar pemerataan jumlah, tetapi memastikan setiap kelas ditangani oleh tenaga pendidik yang cukup dan tepat.
“Kalau ini bisa ditata dengan baik, maka kualitas pembelajaran juga akan lebih merata,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Zulkarnain, yang mendampingi selama agenda berlangsung.
Melalui forum KKG ini, diharapkan terjadi kesamaan pemahaman antara kepala sekolah dan guru terkait pentingnya penataan SDM, sekaligus menjadi masukan bagi kebijakan pendidikan di daerah.
0 Komentar