Satukan Aksi di Hakordia 2025, KPK Dorong Transformasi Pendidikan Integritas

Yogyakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning yang ditujukan bagi lebih dari 5,58 juta ASN di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah besar KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pendidikan yang lebih luas, cepat, dan mudah diakses.

Peluncuran berlangsung di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12), sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa sistem pembelajaran baru ini, yang diberi nama Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi (PRAKTISI), akan menghubungkan seluruh kanal edukasi KPK mulai dari media sosial, website, hingga Learning Management System (LMS).

“PRAKTISI menjadi inovasi penting untuk memperluas jangkauan pendidikan integritas melalui platform digital yang terintegrasi,” ujarnya.

Fokus Penguatan Integritas ASN

KPK menilai peningkatan kapasitas ASN sebagai pilar utama dalam reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Karena itu, metode pembelajaran dibuat lebih adaptif, interaktif, dan mudah diakses, terutama bagi ASN di daerah.

Penguatan integritas ASN juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional. KPK pun melakukan benchmarking ke negara ber-IPK tinggi seperti Korea Selatan, Finlandia, Hong Kong, dan Denmark.

Program Baru: Integrity Rangers

Sebagai bagian dari komitmen peningkatan edukasi antikorupsi, KPK juga meluncurkan e-Learning Petty Corruption atau “Integrity Rangers”, sekaligus menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 12 kementerian dan pemerintah daerah.

Selain peluncuran program, KPK menggelar talkshow pemanfaatan teknologi pembelajaran serta workshop teknis untuk memastikan kesiapan instansi dalam mengadopsi sistem baru ini.

Uji Coba Sistem dan Dukungan Lintas Kementerian

KPK turut melakukan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan modul dan dashboard pelaporan berfungsi optimal sebelum diterapkan secara nasional.

Peluncuran program mendapatkan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sejumlah pejabat hadir, termasuk Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin, Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati, serta para kepala pusat pengembangan SDM dari Kemenag, Kemenkes, Kemenhub, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ekosistem Integritas Berkelanjutan

Dengan transformasi digital ini, KPK berharap terbentuk ekosistem integritas yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, serta mempercepat upaya menciptakan birokrasi yang bersih di seluruh Indonesia.
Sumber: kpk.go.id (8/12/2025)

Baca Juga