Pergantian itu berlangsung mendadak. Reuters melaporkan Purbaya meninggalkan agenda dengan parlemen pada Senin sebelum keputusan pergantian diumumkan. Pada hari yang sama, Suahasil yang sudah menjabat Wamenkeu sejak 2019 dilantik Prabowo sebagai Menkeu baru.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Purbaya diganti. Faktanya sudah jelas. Pertanyaan yang kini muncul adalah mengapa Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan yang baru setahun bekerja dan memilih orang dalam Kementerian Keuangan untuk menggantikannya?
Sampai berita ini ditulis, Istana belum mengungkap alasan spesifik pencopotan Purbaya. Karena itu, berbagai penjelasan yang beredar masih berada pada wilayah analisis.
Salah satu petunjuk datang dari komentar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun beberapa hari sebelum pergantian. Pada 11 September 2026, Misbakhun menilai Purbaya perlu memperbaiki gaya komunikasi politik dan tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.
“Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun seperti diberitakan ANTARA.
Komentar tersebut menarik karena muncul hanya tiga hari sebelum Purbaya diberhentikan. Namun, komentar Misbakhun itu tidak bisa langsung dianggap sebagai alasan pencopotan. Tidak ada pernyataan dari Presiden maupun Istana yang menghubungkan kritik tersebut dengan pergantian Menkeu.
Jejak hubungan Purbaya dengan DPR sebelumnya sebenarnya cukup baik. Saat pertama kali menjadi Menkeu, Ketua Komisi XI bahkan menyambutnya dengan harapan besar. Mukhamad Misbakhun ketika itu menyebut pengalaman Purbaya di Lembaga Penjamin Simpanan menjadi modal untuk membangun kepercayaan pasar.
“Jadi harapan kita ini banyak ke Bapak Purbaya,” kata Misbakhun dalam pembahasan anggaran Kemenkeu.
Dalam perjalanan setahun kemudian, Purbaya memang dikenal dengan gaya komunikasi yang lugas. Dalam rapat perdana bersama Komisi XI pada September 2025, Purbaya sendiri mengakui gaya bicaranya ketika masih memimpin LPS sering disebut “koboi”.
“Kalau waktu LPS, saya katanya ngomongnya agak ‘koboi’, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda,” ujar Purbaya.
Di luar persoalan komunikasi, ada pula kritik terhadap kinerja fiskal selama Purbaya menjabat.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, dalam komentar yang dikutip RMOL pada 8 September 2026, menilai kinerja Purbaya selama setahun mengecewakan. Bhima menyoroti kenaikan utang pemerintah dan menyebut penerbitan surat utang berlangsung agresif.
“Nggak sinkron nafsu terbitkan utang dengan kemampuan bayar,” kata Bhima.
Pandangan Bhima ini penting dicatat sebagai kritik dari lembaga kajian ekonomi, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa alasan Purbaya diganti adalah persoalan utang. Tidak ada keterangan resmi pemerintah yang menyebut hal tersebut sebagai alasan reshuffle.
Di sisi lain, selama menjabat Purbaya juga membawa sejumlah kebijakan agresif. Salah satunya penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. Kebijakan tersebut menjadi salah satu ciri pendekatan Purbaya yang menempatkan stimulus dan pertumbuhan sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal.
Yang membuat pergantian ini semakin menarik adalah sosok penggantinya.
Prabowo tidak memilih ekonom dari luar pemerintahan. Presiden justru menaikkan Suahasil Nazara, Wamenkeu yang sudah lama berada di Kemenkeu, menjadi Menteri Keuangan. Suahasil telah menjadi Wamenkeu sejak 2019 dan memahami langsung mesin fiskal negara.
Pilihan itu membuka kemungkinan bahwa Presiden tidak sedang melakukan perubahan total terhadap arah fiskal, melainkan mengubah cara mesin fiskal tersebut dijalankan.
Apalagi pergantian terjadi ketika pemerintah memasuki tahap penting penyusunan APBN 2027. Pada 2 September lalu, Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS dan tingkat bunga SBN 10 tahun 6,9 persen. Purbaya saat itu masih menjadi aktor utama pembahasan tersebut.
Karena itu, pergantian Purbaya belum cukup dibaca sebagai tanda bahwa seluruh kebijakan ekonominya gagal.
Ada tiga hal yang kini layak ditunggu dari Suahasil yakni apakah kebijakan stimulus Purbaya diteruskan, bagaimana arah pengelolaan utang dan defisit APBN, serta apakah gaya komunikasi dan koordinasi Kemenkeu dengan kementerian lain akan berubah.
Jawaban atas tiga hal itu nantinya akan memperjelas apakah pergantian Purbaya sekadar pergantian figur atau benar-benar menjadi penanda perubahan arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.
0 Komentar